Refly Harun: Unjuk Rasa adalah Hak Konstitusional, tapi Barang Haram di Pemerintahan Saat Ini

Refly Harun: Unjuk Rasa adalah Hak Konstitusional, tapi Barang Haram di Pemerintahan Saat Ini - Hai Sobat pembaca semuanya, salam sejahtera kami ucapkan untuk para sobat Pembaca Berita Tuek. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan Rahmat dan hidayahNya sehingga sobat bisa meluangkan waktu untuk mampir di situs kami ini.

Di kesempatan ini kita akan mengupas tentang Refly Harun: Unjuk Rasa adalah Hak Konstitusional, tapi Barang Haram di Pemerintahan Saat Ini yang mungkin sedang sobat cari, dan kami sudah menyiapkan artikel ini dengan baik untuk dapat Sobat baca dan ambil informasi didalamnya. Semoga postingan kami kali ini dapat membawa manfaat untuk Sobat semuanya, oke selamat membaca.

 

KONTENISLAM.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan merespons ancaman Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Jumat (24/9).

Melihat situasi saat ini, Refly Harun mengaku tidak yakin demo tersebut akan terjadi, sebab saat ini sulit melakukan unjuk rasa di Indonesia.

"Kita tidak tahu apakah terlaksana atau tidak, demonya. Karena kita tahu sekarang ini tidak gampang melakukan demonstrasi," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Sabtu (25/9).

Menurut Refly Harun, sebab, saat unjuk rasa dilakukan, pemerintah akan mengerahkan seluruh aparat penegak hukum.

"Karena ketika Anda demo, yang terjadi adalah dengan mudahnya kekuasaan akan mengadang Anda," ungkap Refly Harun.

"Ya caranya adalah dengan mengerahkan aparat penegak hukum di tempat-tempat mahasiswa mau bergerak," sambungnya.

Padahal, menurut Refly Harun, unjuk rasa adalah hak konstitusional.

"Padahal kita tahu, unjuk rasa itu adalah hak konstitusional," tegasnya.

Namun di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Jokowi saat ini, unjuk rasa menjadi sesuatu yang terlarang.

"Tapi di sini, itu barang yang haram. Tidak bisa dilakukan secara mudah," ujar Refly Harun.

Seperti diketahui, BEM SI dan GASAK berencana gelar aksi massa menolak pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Jakarta, Senin (27/9).

Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar mengatakan, langkah ini dipersiapkan apabila dalam kurun waktu 3x24 jam Jokowi masih bergeming untuk membatalkan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK tersebu. [genpi]

BERITA PILIHAN PEMBACA :

Memuat...

Itulah tadi informasi tentang Refly Harun: Unjuk Rasa adalah Hak Konstitusional, tapi Barang Haram di Pemerintahan Saat Ini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga saja dapat menjawab rasa penasaran Anda, tentang tentang berita yang mungkin sedang Anda cari.

Jika dirasa berita yang kami sampaikan membawa manfaat, silahkan bantu kami untuk berbagi kepada teman-teman yang lain, melalui media sosial yang ada dibawah artikel ini.

Kedepannya kami akan terus mengupdate dan berbagi informasi terkini atau berita terbaru di sekeliling kita, untuk itu terus pantengin situs ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke situs Berita Tuek ini. Sampai ketemu di berita berikutnya.